Pembentukan pemerintahan dan kelengkapan negara
Indonesia.
1.
Proses
pembentukan negara dan pemerintahan Republik Indonesia.
Pada tanggal
18 agustur 1945 panitia persiapan kemerdekaan indonesia (PPKI) menyelenggarakan
sidang untuk pertama kali yang dipimpin oleh Ir. Soekarno. Materi yang
dibahas dalam sidang PPKI itu merupakan kelanjutan dari sidang BPUPKI tanggal
10-16 Juli 1945. Dalam sidang PPKI itu berhasil diambil suatu keputusan yang
sangat peting bagi pemerintahan negara republik indonesia yang baru berdiri.
Keputusan PPKI adalah :
a)
Mengesahkan
rancangan undang-undang dasar negara.
b)
Memilih dan
mengangkat presiden dan wakil presiden sebagai pelaksana pemeritahan.
c)
Membentuk
komite nasional indonesia sebagai lembaga yang membantu presiden dalam
melaksanakan tugas-tugasnya.
Dengan
demikian, sejak tanggal 18 agustus 1945 sehari setelah indonesia merdeka,
negara republik indonesia telah memilik sistem pmerintahan.
2.
Pembentukan
lembaga-lembaga kelengkapan negara
Lembaga –lembaga negara yang perlu dan mendesak untuk
dibentuk oleh pemerintah pada saat itu adalah :
a.
Pembentukan
Lembaga Kementerian (Departemen)
Menteri merupakan jabatan yang memimpin
departemen-departemen. Oleh karena itu, pembentukan lembaga kementrian juga
diikuti dengan pembentukan departemen-departemen.
b.
Pembentukan
Komite Nasional Indonesia dan Daerah
Dalam rapat PPKi tanggal 22 Agustus 1945 di Gedung
Kebaktian Rakyat, dibahas tiga masalah utama yang pernah dibicarakan dalam
sidang sebelumnya. Pertemuan itu dipimpin oleh Drs. Mohammad Hatta. Hasil yang
dicapai sebagai berikut :
1.
KNI
merupakan badan atau lembaga yang berfungsi sebagai DPR sebelum dilaksanakannya
pemilu. KNI ini disusun dari tingkat pusat hingga ke tingkat daerah
2.
PNI
dirancang menjadi partai tunggal negara Indonesia, tetapi dibatalkan
3.
BKR
berfungsi sebagai penjaga keamanan umum pada tiap-tiap
daerah
Komite Nasional Indonesia akhirnya berhasil dibentuk
dengan baik. Bahkan selanjutnya dibentuk Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP)
dan juga dibentuk Komite Nasional Indonesia Daerah (KNID)
c.
Pembentukan
Alat Kelengkapan Keamanan Negara
Setelah mendegar laporan
panitia kecil yang dipimpin oleh Ahmad Subarjo, rapat dilanjutkan dengan
membahas masalah pertahanan dan keamanan negara. Panitia kecil yang membahas
masalah pertahanan dan keamanan negara itu dipimpin oleh Otto iskandardinata.
Panitia kecil itu mengusulkan sebagai berikut :
1.
Rencana
pembelaan negara dari badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan
Indonesia yang mengandung unsur politik perang, tidak dapat diterima
2.
sidang
mengusulkan agar Presiden memanggil pemuka-pemuka yang cakap di bidang militer
untuk membentuk ketentaraan yang kuat.
Sidang menerima usul tersebut secara
aklamasi. Adapun urusan kepolisian dimasukkan menjadi bagian dari Departemen
Dalam Negeri. Peserta sidang mengusulkan kepada Presiden Republik Indonesia
agar kebangsaan dan kepolisian.
3.
Pembentukan
provinsi di seluruh wilayah Indonesia.
Jumlah provinsi di
Indonesia pada awal kemerdekaan sebanyak 8 daerah sebagaimana keputusan Sidang
II Panitia Persiapan Kemerdekan Indonesia (PPKI). Sidang II PPKI ini
dilaksanakan pada 19 Agustus 1945. Berikut data 8 provinsi tersebut beserta
nama gubernurnya :
1. Provinsi Sumatera : Teuku Mohammad Hasaan
2. Provinsi Jawa Barat : Sutardjo Kartohadikusumo
3. Provinsi Jawa Tengah : R. Panji Surono
4. Provinsi Jawa Timur : R.M. Suryo
5. Provinsi Sunda Kecil (Nusa Tenggara): Mr. I. Gusti Ketut Puja
6. Provinsi Maluku : Mr. J. Latuharhary
7. Provinsi Sulawesi : R. G.S.S.J. Ratulangi
8. Provinsi Kalimantan : Ir. Pangeran Mohammad Noor
1. Provinsi Sumatera : Teuku Mohammad Hasaan
2. Provinsi Jawa Barat : Sutardjo Kartohadikusumo
3. Provinsi Jawa Tengah : R. Panji Surono
4. Provinsi Jawa Timur : R.M. Suryo
5. Provinsi Sunda Kecil (Nusa Tenggara): Mr. I. Gusti Ketut Puja
6. Provinsi Maluku : Mr. J. Latuharhary
7. Provinsi Sulawesi : R. G.S.S.J. Ratulangi
8. Provinsi Kalimantan : Ir. Pangeran Mohammad Noor
4.
Pembentukan
lembaga pemerintahan di daerah
Lembaga daerah yang dibentuk adalah :
·
Lembaga
Pemerintahan Daerah
·
Lembaga
Komite Nasional Indonesia Daerah
·
Lembaga
Teknis daerah
Orang yang harus terdapat dalam
suatu lembaga daerah adalah :
1.
Wakil kepala
daerah
2.
Sekertariat
daerah
1 komentar:
Slots Casino - jtmhub.com
The most popular slots by Pragmatic Play for android are their 안성 출장샵 amazing 보령 출장안마 and popular table games. The 제주도 출장샵 slots are developed by 상주 출장샵 the industry-leading 서귀포 출장마사지 developer
Posting Komentar